berbentukSurat Kepemilikan Tanah yang selanjutnya disebut SKT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kekuatan hukum SKT sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah serta menguraikan permasalahan hukum sewa-menyewa tanah yang hanya menggunakan SKT hingga dari sewa-menyewa tanah yang dilakukan tersebut diterbitkannya
KEKUATANHUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBAGAI ALAS HAK PENGURUSAN HAK ATAS TANAH Gunanegara Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan gunanegara.fh@ A person or legal-person who utilise state land or customary land need a title to be able to apply for land rights.
KEKUATANHUKUM BUKTI PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DENGAN DASAR SURAT Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan data yuridis yang terdapat dalam sertifikat meliputi status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Penguasaan secara fisik terhadap tanah dapat dijadikan
Bidang Hukum Perdata: Klasifikasi: Tanah Hak MIlik Atas Tanah : Kaidah Hukum: Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Pengantar: Sertifikat adalah surat tanda bukti hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik
a Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Pemegang Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan bermaterai, disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang yang benar mengetahui dan yang dapat dipercaya dan diketahui oleh Ketua RT setempat, dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
JurnalKonstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020 359 (surat pembayaran pajak terutang), masyarakat harus melakukan pendaftaran tanahnya untuk mendapatkan pembuktian berupa alat bukti sertifikat. Alat bukti sertifikat memberikan kekuatan hukum. Perlindungan hukum terhadap tanah yang dikuasai sebagai pemegang hak berfungsi untukhakatas tanah. 2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah . Jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang berbunyi : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan BdWwq.
